Rapat Persiapan Pembangunan ZI PTTUN Mataram
Rapat Persiapan Pembangunan ZI PTTUN Mataram
Rapat tim Persiapan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dilaksankan pada Kamis, 16 Januari 2025. Pembanguan Zona Integritas ini menjadi salah satu Resolusi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Ketua PTTUN Mataram Y.M. Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H. pembangunan ini harus berjalan seiring dengan pembangunan gedung PTTUN Mataram yang baru.
Pembangunan Zona Integritas ini merupakan tindak lanjut dari pembinaan Bapak Dirjen Badimiltun beberapa waktu yang lalu, dimana kita harus memiliki resolusi di tahun baru, selain itu ini juga menjadi salah satu cara dalam memperingati HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke 34 yang bertema "Tingkatkan Integritas, Peradilan Tata Usaha Negara Berkualitas".
Dalam sambutannya Ketua PTTUN Mataram menyampaikan beberapa hal yakni :
- Zona Integritas (ZI) : Zona Integritas adalah suatu area atau unit kerja di dalam instansi pemerintah yang dianggap sebagai role model dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas.
- Latar Belakang : Pembangunan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah konsep-konsep yang terkait dengan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berikut penjelasan singkat mengenai ketiga konsep.
• Pembangunan ZI merupakan bagian dari strategi reformasi birokrasi untuk memperkuat penegakan integritas dan pelayanan yang baik.
• Wilayah Bebas Korupsi (WBK) : WBK merujuk pada unit kerja atau instansi pemerintah yang telah berhasil mencapai standar tertentu dalam menerapkan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi. WBK merupakan bagian dari pembangunan Zona Integritas dan menjadi indikator keberhasilan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
• Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) : WBBM adalah konsep yang mengacu pada unit kerja atau instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik secara bersih, efisien, dan profesional kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya birokrasi yang bersih dari praktik-praktik koruptif dan mampu memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.
- Dasar hukum terkait ZI, WBK, dan WBBM adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019. Konsep-konsep ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi risiko korupsi di lingkungan birokrasi.
- Untuk itu wajib Pimpinan dan seluruh ASN di Lingkungan PTTUN Mataram berkomitmen mendukung Pembangunan ZI menuju WBK & WBBM, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih melaluli peningkatan Kualitas Aparatur Sipli negara yang memiliki prinsip Integritas yang tinggi, tranparansi yang jelas, akuntabilitas yang kuat dan pelayanan publik berkualitas.
- Bersama dengan tekad tersebut kita akan melakukan beberapa langkah praktis (best practice) dalam pelayanan kepegawaian diantaranya :
- Menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi, baik bidang Kepaniteraan maupun Sekretariat;
- Penggunaan sistem dan Aplikasi Administrasi Perkara, Persidangan, informasi manajemen kepegawaian di aplikasi Sikep dll, sistem pengelolaan dokumen elektronik;
- Mempercepat akses informasi melalui website resmi di PTTUN Mataram, aplikasi pelayanan publik online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan seperti live whats-app yang standby selama jam kerja dan melayani berbagai pertanyaan dan aduan.
Ketua selalu mengingatkan pentingnya
- • Membangun dan meningkatkan Integritas seluruh ASN;
- • Menentukan Program strategis;
- • Membangun inovasi yang terukur dan bermanfaat. (adm)
