Pembinaan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bulan Juli 2025

Bertempat di Ruang Command Center, pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Mataram mengikuti kegiatan pembinaan secara daring yang disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung RI, Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., pada Selasa, 15 Juli 2025.. 

Beberapa poin penting yang disampaikan dalam pembinaan antara lain:

Pelaksanaan TPM (Tim Penilai Mutasi)

Dirjen menyampaikan bahwa pelaksanaan TPM di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) telah dan sedang berjalan, sementara TPM di lingkungan Peradilan Militer (Dilmil) masih dalam proses koordinasi dengan Mabes TNI. Sesuai arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, pelaksanaan TPM dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan organisasi, karena tidak memerlukan anggaran besar.

Kebijakan Mutasi dan Jalur Dinas (Jaldis)

Fasilitas Jaldis diberikan secara terbatas, hanya untuk kebutuhan perhitungan personel. Namun demikian, hak-hak personel yang melaksanakan mutasi tetap dijamin secara penuh, termasuk apabila terjadi perubahan kebijakan ke depan.

Penerapan Profiling oleh Badan Pengawasan (Bawas)

Profiling yang dilakukan oleh Bawas dijadikan acuan obyektif dalam pengambilan keputusan terkait promosi dan mutasi pegawai. Hal ini merupakan bentuk kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM dilakukan berdasarkan data dan kinerja nyata, bukan pada pertimbangan personal atau subjektif.

Penguatan Ketahanan Keluarga Aparatur

Dalam pembinaan ini, Dirjen juga menegaskan pentingnya membangun dan menjaga keluarga yang harmonis. Stabilitas rumah tangga dinilai sebagai salah satu fondasi utama dalam menjaga integritas dan produktivitas kerja aparatur. Komunikasi yang sehat, saling menghargai, dan kerja sama antara pasangan merupakan kunci ketahanan keluarga yang mendukung kinerja profesional.